BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Memberi handphone (HP) secara gratis ke sedikitnya 3.000 kepala sekolah (Kepsek) tingkat SD sampai SLTA dan pengawas sekolah di Banua.
Itulah yang akan dilakukan secara bertahap mulai bulan depan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalsel.
Tujuannya, mempermudah penilaian kinerja guru dan Kepsek. Seorang Kepsek cukup menggunakan HP yang sudah diprogram khusus itu saat melaporkan kinerja para guru. Demikian pula, para pengawas terhadap Kepsek.
Meskipun saat pemberian tidak dipungut biaya, Kepala LPMP Kalsel, Abdul Kamil Marisi mengatakan setiap bulan, penerima HP harus membayar biaya abonemen Rp 75 ribu. Dengan biaya sebesar itu, penerima HP akan terus berlangganan aplikasi software SMS gateway dan menelepon sepuasnya.
Untuk pendistribusiannya, LPMP akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten/Kota. "Pembagian HP ini terkait pengembangan sistem jejering mutu 2013. Kami mencoba mengikat seluruh sekolah untuk memberikan data mutu sekolah secara cepat. Dengan itu, dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Harapannya semua Kepsek mendapat, tetapi kalau tidak mau ya tidak masalah. Yang penting sistem ini berjalan lancar," tegas Kamil kepada BPost di Banjarbaru, kemarin.
Nantinya, penerima ponsel akan mengirim pesan singkat (SMS) hasil penilaian kinerja ke SMS Centre LPMP yang secara digital akan menganalisisnya secara cepat. Analisis itu akan dijadikan pertimbangan seorang pengajar mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
"Dengan cara itu, dalam waktu singkat, kepala sekolah, bisa menentukan PKB yang harus ditargetkan. Adapun parameter kinerja yang diukur adalah pengembangan diri, karya tulis ilmiah dan karya inovatif," ucap Kamil.
Sedangkan penilaian terhadap Kepsek berdasar 50 indikator, 12 komponen tugas utama dan dua dimensi kompetensi yakni kompetensi managerial dan supervisi.
"Bisa diketahui, kelemahan serta kelebihan guru dan Kepsek. Hasil evaluasi akan disertai rekomendasi yang harus dilakukan untuk membenahi kinerja," ujarnya.
Ditegaskan dia, HP gratis akan diatasnamakan sekolah dan wilayah kerja pengawas. Oleh karena itu, gadget itu tidak bisa dibawa pulang. Apabila ada Kepsek yang berhenti atau dimutasi, secara otomatis operatornya adalah Kepsek baru. "Itu menjadi inventaris sekolah," ucapnya.
Mengenai asal barang, Kamil mengatakan hadiah dari salah satu provider, bukan dari proyek pengadaan barang LPMP. "LPMP hanya membayar Rp 1.200.000 setiap bulannya ke provider untuk pengoperasian server SMS gateway. Jadi ibaratnya hanya membeli server lalu diberi hadiah HP. Nah, hadiah itu yang dibagikan ke Kepsek dan pengawas," kata Kamil sembari mengungkapkan target pada tahun ini pembagian ditujukan untuk 30 persen dari sedikitnya 3.000 jumlah sekolah di Kalsel.
Apa merek ponsel itu? Dia menyebut Samsung Keystone E-1250. "Kalau dirupiahkan tidak sampai Rp 500 ribu per unit. Kami tidak membeli. Itu pemberian dari provider," tegasnya.
Kepala SMA PGRI 2 Banjarbaru, Arifin saat dihubungi belum mengetahui rencana itu. "Kalau memang ada, itu lebih efektif, efisien. Daripada manual agak ribet," ujar dia.
Meski baru di-launching pada April 2013, saat ini sebagian Kepala SD hingga SLTA di Tabalong sudah mendapatkannya. Pasalnya, daerah itu menjadi pilot project pemberlakuan kebijakan itu.
"Secara bertahap semua akan mendapat," kata Kadisdik Tabalong, H Erwan.
Menurut sejumlah Kepsek yang sudah menerima, di ponsel itu ada kode khusus dan program yang membuatnya tidak bisa digunakan secara sembarangan. Di antara mereka ada yang menggunakan dana BOS (bantuan operasional sekolah) untuk membayar biaya abonemen (langganan) Rp 75 ribu per bulan.
Kepala SMAN 2 Tanjung, A Muzakir mengaku terbantu oleh HP itu karena bisa secara mudah berkomunikasi dengan LPMP, Disdik, pengawas dan Kepsek lain.
Secara terpisah, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Banjarmasin, Mundhofir mengaku belum mengetahui giliran pembagian HP gratis di Banjarmasin.
"Yang pasti kebijakan itu sangat berguna bagi LPMP untuk mengetahui perkembangan guru," ucap dia.
Kepada koran ini, Sekretaris Disdik Kalsel, H Amka mengatakan bagi-bagi ponsel itu kebijakan LPMP pusat.
"Mengingat itu kebijakan pemerintah pusat, kami tidak mengetahuinya secara persis. Dananya mungkin dari APBN," tegasnya.
Menurut Amka, pembagian HP buat kepala sekolah dan pengawas di daerah pinggiran dan terpencil memang diperlukan. "Itu untuk mempermudah komunikasi dan memberikan informasi secara cepat dan efektif. Namun, untuk Kepsek dan pengawas di perkotaan mungkin tak diperlukan, karena mereka pasti sudah memiliki HP," ujar dia.
Menyikapi itu, pengamat pendidikan dari Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Ersis Warmansyah Abbas mengatakan adalah suatu keanehan jika penilaian cukup dilaporkan melalui handphone. Pelaporan penilaian setidaknya dilakukan secara fisik dan faktual.
"Tetapi memang perlu cara baru untuk meningkatkan kualitas pengajar. Yang terpenting, akan menjadi bahaya jika suatu kebijakan lebih mementingkan keuntungan. Juga harus selalu dilakukan evaluasi. Jika tidak efektif, jangan ragu menghentikan," tegas Ersis. (lis/ful/dia/dny)
Ini Quotes nya
"Jadi ibaratnya
hanya membeli
server lalu
diberi hadiah
HP. Hadiah itu
yang dibagikan"
ABDUL KAMIL
Kepala LPMP Kalsel
Editor :Ana Shofiana Syatiri
.JPG)
