Di Kecamatan Cuma Ada 4 Komputer, Buat Apa UPS Seharga Rp 4,22 Miliar?

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Sebanyak 56 kelurahan dan delapan kecamatan di Jakarta Barat dianggarkan menjadi penerima UPS masing-masing senilai Rp 4,22 miliar. Sejumlah camat mengaku tidak pernah mengusulkan pengadaan alat pemasok daya tanpa gangguan tersebut.

Pengadaan UPS tersebut berada dalam Rancangan APBD 2015 versi DPRD DKI Jakarta. Dari dokumen RAPBD versi DPRD DKI yang diterima Kompas.com, pengadaan UPS untuk kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat tersebut tidak ada kode SKPD.

Dilansir dari Harian Kompas, Senin (2/3/2015), Camat Tambora, Jakarta Barat, Mursidin, mengaku terkejut. Dia mengaku, pihaknya tidak pernah mengusulkan pengadaan alat yang berfungsi sebagai satu daya alternatif itu. Apalagi, di kantor Kecamatan Tambora hanya ada empat unit komputer. Pengadaan UPS dengan anggaran sebesar itu dianggap kurang bermanfaat.

"Kami tidak pernah tanda tangani usulan pengadaan UPS. Usulan itu pun tidak muncul di musyawarah rencana pembangunan kecamatan," katanya.

Dana senilai Rp 4,2 miliar, menurut Mursidin, lebih baik digunakan untuk pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti penanganan genangan dan banjir, normalisasi saluran air, serta penambalan jalan rusak.

Hal senada diungkapkan Camat Cengkareng, Jakarta Barat, Ali Maulana Hakim. Menurut Ali, tidak pernah ada usulan UPS melalui forum musrenbang ataupun inisiatif dari kecamatan. Pengadaan UPS pun tidak termasuk program prioritas karena hanya ada sekitar 10 komputer di kantor kecamatan. Bahkan, pegawai pun lebih banyak menggunakan laptop yang masih bisa dipakai saat listrik padam.

"Memang itu cukup penting, tetapi bukan prioritas karena di tempat kami jarang mati listrik," ujar Ali.

Khusus untuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), menurut Ali, pelayanan masih bisa dioptimalkan dengan laptop. Karena menggunakan daya baterai, data di laptop cenderung lebih mudah diamankan saat listrik padam. Dana Rp 4,2 miliar lebih baik untuk penanganan banjir mengingat wilayah Cengkareng termasuk rawan banjir.

Ada juga sejumlah mata anggaran lain yang dinilai tak perlu. Sejumlah kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Utara, misalnya, mendapat alokasi dana untuk pengadaan audio-visual masing-masing Rp 810 juta. Kecamatan Penjaringan salah satunya.

Menurut Wakil Camat Penjaringan Abdul Khalit, pihaknya tidak pernah mengusulkan alat itu. Khalit bahkan tidak mengerti seperti apa alat yang dimaksud, bagaimana bentuknya dan kegunaannya.