BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin dikabarkan sedang menelisik dugaan terjadinya pungutan terhadap siswa. Salah satu sekolah yang disebut-sebut sedang mendapat perhatian khusus dari Kejari, adalah SMKN 1 Banjarmasin.
Ditengarai telah terjadi pungutan untuk pengadaan ponsel (handphone) di sekolah. Namun, dugaan itu langsung dibantah Kepala SMKN 1 Banjarmasin, Susilo Rochmanhadi.
Saat dikonfirmasi, Kasi Pidsus Kejari Banjarmasin, Kasnadedi tidak secara tegas membantah. Dia menjanjikan memberi penjelasan mengenai dugaan pungutan itu pada Rabu (16/10) ini. "Besok (hari ini) saja ya, saya masih banyak tamu," katanya, Selasa (16/10).
Informasi yang diperoleh BPost, pungutan yang konon dikelola Komite Sekolah itu untuk pengadaan ponsel bagi siswa dan karyawan. Anggaran yang dipatok Rp 400 juta, namun dalam laporan pertanggungjawaban disebutkan dananya sekitar Rp 312 juta. Selisih itu yang dipertanyakan.
Salah seorang orangtua siswa, sebut saja namanya Abri membenarkan adanya pungutan untuk pengadaan ponsel itu.
"Awalnya diwajibkan membeli kartu perdana (SIM Card) salahsatu provider komunikasi, setelah itu seluruh siswa harus membeli ponsel yang disediakan sekolah. Alasannya untuk presensi siswa sekaligus untuk mendukung pelajaran teknologi informasi dan komunikasi," kata dia.
Orangtua siswa lain yang juga meminta namanya tidak disebutkan, juga membenarkan adanya pungutan tersebut. Dia mengatakan, siswa dan orangtua berada di posisi lemah karena khawatir jika menolak akan berimbas buruk pada nilai siswa. "Padahal saya sampai harus mengutang. Pungutannya tidak hanya itu, ada yang lain," ujarnya.
Saat dihubungi, meski tidak secara detail, Susilo mengakui adanya pengadaan ponsel. Dia mengatakan kebijakan itu sudah lama berlangsung dan telah dihentikan. "Terkait ponsel, itu yang dulu. Sudah selesai masalahnya, ponsel itu cuma uji coba. Hanya untuk satu kelas. Lagi pula cuma ponsel berharga murah, satu unitnya cuma Rp 130 ribu untuk 35 siswa saja. Gratis," ujar Susilo.
Dia juga mengatakan pengadaan ponsel tersebut untuk pembelajaran berbasis informasi teknologi dan informasi. "Juga untuk presensi siswa. Tapi uji coba saja, karena ternyata tidak efektif jadi dibatalkan," katanya. Kabarnya ada pungutan? Susilo membantah. "Kami tidak minta satu sen pun," tegas dia.
Menyikapi dugaan pungutan itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalsel, Ngadimun mengatakan akan melakukan krosek untuk mengetahui benar tidaknya telah terjadinya pungutan. "Itu kewenangan Disdik Banjarmasin. Kami akan melakukan kroscek melalui Disdik Banjarmasin," ucapnya.
Anda sedang membaca artikel tentang
Itu Pengadaan Ponsel Murah
Dengan url
http://banjarberita.blogspot.com/2013/10/itu-pengadaan-ponsel-murah.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Itu Pengadaan Ponsel Murah
namun jangan lupa untuk meletakkan link
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar